Sejarah Lahirnya Orde baru
Latar belakang Lahirnya Orde Baru
Lahirnya era orde baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya
orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan
oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama
dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif
pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S
PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto
untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah
sebelas maret atau Supersemar.
Kronologis lahirnya orde baru
· 30
September 1965
Terjadinya pemberontakan G30S PKI
· 11 Maret
1966
Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden
Soekarno untuk melakukan pengamanan
· 12 Maret
1966
Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan
pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang
· 22
Februari 1967
Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari
presiden Soekarno
· 7 Maret 1967
Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai
pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil
pemilu
· 12 Maret
1967
Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia
kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.
Peristiwa-Pristiwa Lahirnya Orde Baru
1. Aksi-Aksi
Mahasiswa
Pada Sidang paripurna cabinet Dwikora tanggal 6 Oktober
1965, presiden memutuskan bahwa penyelesaian politik Gerakan 30 September akan
ditangani langsung oleh presiden. Sementara itu, tuntutanpenyelesaian
seadil-adilnya terhadap para pelaku Gerakan 30 September semakin meningkat.
Tuntutan itu di pelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda
–pemuda(KAPPI),dan pelajar(KAPI). Kemudian muncul pula
KABI(buruh),KASI(Sarjana),KAWI (Wanita),dan KAGI(guru). Pada tanggal 26 OKtober
1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu FRONT
PANCASILA.
Mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat(TRITURA) kepada
pemerintah, yang berisi :
1. Bubarkan PKI
2. Retool Kabinet
DWIKORA
3. Turunkan
Harga/Perbaikan Ekonomi
2. Kabinet
Dwikora yang diSempurnakan
Pada hari pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan
tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran. Dalam bentrokan di
sekitar istan mahasiswa UI yang bernama Arief Racham Hakim tewas tertembak oleh
Cakrabirawa, dan keesokan harinya Presiden sebagai Panglima Komando Gayang
Malaysia membubarkan KAMI.
Pada tanggal 8 Maret 1966 Departemen Luar Negri yang di
pimpin oleh Dr. Subandrio diserang oleh pelajar dan mahasiswa.
3. Surat
Perintah 11 Maret 1966
pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan
sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama
"kabinet 100 menteri". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral
Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden' Tjakrabirawa melaporkan bahwa
banyak "pasukan liar" atau "pasukan tak dikenal" yang
belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral
Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang
diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.
Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk
menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf,
Brigadir JendralAmirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di
Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi
AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira
tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan
memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan
kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf,
pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam..
Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat
perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal
sebagai Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima
Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan
dan ketertiban.
4. Penyerahan
Kekuasan
Pada tanggal 20 February 1967 presiden menandatangani
surat penyerahan kekuasaan kepada Pengemban Supersemar Jendral Soeharto. Pada
kamis pukul 19.30 bertempat di istana Negara dengan di saksikan oleh ketua
presidium Kabinet Ampera dan para Menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima
Tertinggi ABRI Ir.Soekarno dengan resmi menyerahkan kekuasaan kepada jendral
Soeharto.
Pada tanggal 12 Maret 1967, Jendral Soeharto dilantik dan
diambil sumpahnya sebagai Presiden RI. Dengan pelantikan Soeharto sebagai
presiden tersebut, secara lagal formal pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang
kemudian dinamakan Orde Lama berakhir. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan
presiden Soeharto yang kemudian di sebut Orde Baru pun mulai menjalankan
pemerintahannya.
Ciri pokok orde baru:
·
Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai
· Tindak
korupsi
merajalela
· Tidak ada
kebebasan berpendapat
· Pancila
terkesan menjadi ideologi tertutup
·
Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat
· Ikut
sertanya militer dalam
pemerintahan
· Adanya
kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin
Kebijakan pada masa orde baru
· Indonesia
didaftarkan lagi menjadi anggota PBB pada bulan september 1966
· Adanya
perbaikan ekonomi dan pembangunan
·
Pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran
·
Dilaksanakannya kebijakan transmigrasi dan keluarga berencana
· Adanya
gerakan memerangi buta
huruf
·
Dilakukannya swasembada pangan
· Munculnya
gerakan Wajib Belajar dan gerakan Nasional Orang Tua Asuh
· Dibukanya
kesempatan investor asing untuk menanamkan modal di
Indonesia
1 komentar:
Tukisan ini Bagus hanya perlu dikembangankan Bagi pengembangan sejarah nasionalisme Indonesia
Posting Komentar