I. LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU
Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno(Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.
Orde baru lahir sebagai upaya untuk :
Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.
Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.
Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Latar belakang lahirnya Orde Baru :
1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.
5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
6. Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
ü Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
ü Pembersihan Kabinet Dwikora
ü Penurunan Harga-harga barang.
7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub).
9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
Upaya menuju pemerintahan Orde Baru :
Setelah dikelurkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan.
Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Suharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI.
Munculnya konflik dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan karena saat itu Soekarno masih berkuasa sebagai presiden sementara Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan.
Konflik Dualisme inilah yang membawa Suharto mencapai puncak kekuasaannya karena akhirnya Sukarno mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Suharto.
Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno .
12 Maret 1967 Jendral Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.
Pada Sidang Umum bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jendral Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
Kronologi dan Peristiwa-peristiwa Politik Penting Pada Masa
Orde Baru
Ada lima peristiwa besar yang pentingmenjelang lahirnya Orde
Baru, yaitu:
1. Lahirnya Tritura
Usaha penumpasan G 30 S/PKI telah menunjukkan hasil yang
memuaskan. Kerja sama ABRI dengan rakyat telah berhasil melumpuhkan PKI.Akan
tetapi, secara politik PKI masih berdiri sebagai sebuah partai politik. Sejauh
itu presiden Soekarno belum mau menindak PKI yang terang-terangan telah
melakukan upaya kudeta. Berbeda dengan pemerintah pusat, penguasa militer di
Jawa Barat dan Jakarta serta masyarakat di Jawa Timur segera membekukan
kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Sementara itu di tengah tengah ketidak tegasan
sikap pemerintah terhadap PKI, rakyat di daerah-daerah menjadi tidak sabar dan
mengambil tindakan sendiri dengan jalan membunuh tokoh-tokoh PKI. Aksi
kekerasan itu terjadi terutama di Jawa, Bali dan Sumatera Utara.Mencermati
situasi seperti itu, banyak cabang dan ranting PKI di daerah-daerah segera
membubarkan diri.
Para pemimpin dan pengikut PKI berusahamenyerahkan diri
kepada alat negara. Pada tanggal 25 Oktober 1965, paramahasiswa UImendirikan
KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Selain KAMI, bermunculan pula
kesatuan aksi lainnya, seperti: KAPI (KesatuanAksi Pelajar Indonesia), KAPPI
(KesatuanAksi Pemuda Pelajar Indonesia),
KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi
Sarjana Indonesia), KAWI (KesatuanAksi Wanita Indonesia), KABI (KesatuanAksi
Buruh Indonesia)
Kesatuan-kesatuan aksi pada dasarnyamenuntut pembubaran PKI
dan upaya hukum penyelesaian pemberontakan G 30 S/PKI. Kesatuan-kesatuan aksi
itu, pada tanggal 23 Oktober 1965 membentuk wadah yang bernama “Front
Pancasila”, yang bersama-sama dengan organisasi yangmenentang PKImengadakan
rapat akbar tanggal 26Oktober 1965
di lapangan Banteng, Jakarta.
Dengan memperhatikan sikap-sikap presiden Soekarno tersebut,
rakyat dan para kesatuan aksi semakin berani menuntut pembubaran PKI danmengadili
tokoh-tokohnya, termasuk menuduh presiden Soekarno sebagai pemimpin yang
pro-PKI. Dengan dasar pertimbangankemelut politik yang tidakmenentu
danmembumbungnya harga-harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu pada tanggal 10
Januari 1966 KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung
dalam Front Pancasila. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 mereka berkumpul
di halaman Gedung DPR-GR untuk mengajukan Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang
terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) (pembubaran PKI beserta
organisasi massanya, pembersihan kabinet Dwikora, penurunan harga-harga
barang).
Adapun isi dari Tritura adalah:
a. Bubarkan PKI
b. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur G 30 S/PKI
c. Turunkan harga
Aksi-aksi Tritura berlangsung selama 60 hari.Makin hari
mereka makin giat melakukan demonstrasi apalagi pemerintahmelakukan tindakan
yang bertentangan dengan kehendak rakyat.
Pada tanggal 24 Februari 1966, para demonstran menggelar
aksi serentak untuk menggagalkan peresmian kabinet. Dalam bentrokan di depan
Istana Merdeka, seorang mahasiswa, Arief Rahman Hakim, gugur terkena tembakan
Resimen Cakrabirawa. Ia kemudian diangkat menjadi Pahlawan Ampera. Sehari
setelah insiden itu, presiden membubarkan KAMI.
2. Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR)
Tanggal 11Maret 1966 para pelajar dan mahasiswa siap
memboikot sidang paripurna kabinet Dwikora yang disempurnakan. Sidang kabinet
dipimpin oleh presiden Soekarno.
Pada saat sidang kabinet berjalan, Brigjen Sabur (ajudan
presiden/komandan pasukan pengawal cakrabirawa)melihat “pasukan tak dikenal”
berkeliaran di sekitar IstanaMerdeka. Ia segera melaporkan kepada presiden
tentang keberadaan pasukan tak dikenal itu. Demi keselamatan jiwa, presiden
Soekarno memutuskan meninggalkan sidang dan menyerahkan pimpinan sidang kepada
WaperdamII, Dr. J. Leimena, presiden kemudian meninggalkan sidangmenuju Istana
Bogor dengan disertai WaperdamIDr. Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh.
Setelah sidang ditutup, tiga perwira tinggi ABRI yang ikut
menghadiri rapat segera mengambil prakarsa untuk menemui presiden Soekarno di
Istana Bogor. Mereka ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan ingin
meyakinkan bahwa Angkatan Darat masih tetap setia dan taat kepada presiden.
Tiga orang perwira tinggi itu ialah Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan
Veteran danMobilisasi),BrigjenM. Jusuf (MenteriPerindustrian), dan Brigjen
Amirmachmud (PangdamV/Jaya). Sebelum berangkat keBogor, ketiga perwira tinggi
itu menemui Letjen Soeharto di kediamannya. Ketiga perwiramelaporkan peristiwa
yang terjadi di istana negara dan sekaligus meminta izin untukmenemui presiden.
Letjen Soeharto yang sedang sakit mengizinkan ketiga perwira menemui presiden
di istana Bogor. Ia juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada presiden
Soekarno yang menyatakan kesanggupannya mengatasi keadaan apabila presiden
mempercayakan kepada dirinya. Penyusunan Surat Perintah Sebelas Maret.
Pada waktu ketiga perwira tinggi itumenghadap presiden di
istana Bogor, di sana telah hadir Waperdam I Dr. Soebandrio dan Waperdam III
Chaerul Saleh. Setelah itu disusul kedatangan ajudan presiden Brigjen Sabur.
Setelah diadakan pembicaraan yang mendalam terhadap situasi dan kondisi negara
RI, presiden Soekarno akhirnya setuju untuk memberi surat perintah kepada
Letjen Soeharto. Kemudian pada tokoh-tokoh yang hadi rdi tempat tersebut,
presiden Soekarno menugaskan untuk merumuskan surat perintah. Pada sekitar
pukul 19.00 WIB surat perintah tersebut rampung disusun dan ditandatangani oleh
presiden. Suratperintah tersebut beris ipemberian mandat kepada LetjenSoeharto
selaku panglima angkatan daratdan Pangkop kamtib untuk memulihkan keadaan dan
kewibawaan pemerintah. Dalammenjalankan tugas, penerimamandat diharuskan
melaporkan segala sesuatu kepada presiden.Mandat itu kemudian dikenal sebagai
Surat Perintah11Maret (Supersemar). Jadi
ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, antara lain:
a. Situasi negara dalam keadaan kacau dan genting.
b. Untukmengatasi situasi yang kacau dan genting sebagai
akibat pemberontakan G 30 S/PKI.
c. MenyelamatkanNegara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Untukmemulihkan keadaan danwibawa pemerintah.
Langkah awal yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto adalah
membubarkan dan melarang PKI beseta unsur-unsur yang berada di belakangnya,
mulai 12 Maret 1966. Selanjutnya, mayjen Soeharto melaksanakan penahanan atas
15 Orang anggota kabinet yang dinilai telah terlibat dalam peristiwa G30S/PKI.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh Soeharto itu berhasil memenuhi tuntutan
masyarakat yang terdapat dalam Tritura, terutama dalam hal pembubaran PKI.
Selanjutnya, Soeharto merencanakan Program-program perbaikan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat. Pada saat itulah Era Orde Baru dimulai.
3. Dualisme Kepemimpinan Nasional dan Ditolaknya Pidato
Pertanggung jawaban Presiden Soekarno
Dalam pelaksanaannya, pembentukan kabinet Ampera ternyata
berakibat munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno sebagai
pimpinan pemerintahan dan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden
Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan
sebaliknya Letjend Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian
pemerintahan.Adanya “Dualisme kepemimpinan nasional” ini akhirnya menimbulkan
pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung
Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan
kesatuan bangsa. Demi menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara, presiden
Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Tap. MPRS. No.
IX/MPRS/ 1966 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967. Sebagai tindak lanjut,
pada 7 - 12Maret 1967 diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS dengan tema utama
mengenai pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS.
Pada tanggal 22 Juni 1966, presiden Soekarno menyampaikan
pidato NAWAKSARA dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sansekerta
yang berarti sembilan,
dan Aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itumemang
berisi sembilan pokok persoalan yang dianggap penting oleh presiden Soekarno,
selakumandatarisMPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung
sebab-sebabmeletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September
1965. Pengabaian peristiwa yangmengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal
angkatan darat itu tidak memutuskan anggotaMPRS.Melalui Keputusan Nomor
5/MPRS/1966,MPRSmemutuskan untukminta kepada presiden agarmelengkapi laporan
pertanggung jawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa
Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta
akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967 presidenmenyampaikan surat kepada
pimpinanMPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara. Dalam Pelnawaksara itu presiden
mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggung jawabkan pelaksanaan
Garis-garis Besar Haluan Negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya
hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga
menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa Gerakan
30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak. Setelah membahas Pelnawaksara
pada tanggal 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan
bahwa presiden telah alpa dalammemenuhi ketentuan
konstitusional.
Sementara itu, DPR-GR berpendapat bahwa Pelnawaksara itu
tidak lengkap dan memutuskan untukmenolaknya. Pada tanggal 9 Februari
1967,DPR-GRmenyatakan bahwa kepemimpinan presidenIr. Soekarno secara
konstitusional,politis/ideologismembahayakan keselamatan dan keutuhan
negara.Mereka lalumengajukan resolusi agar pimpinan MPRS mengadakan sidang
istimewa untuk memberhentikan Ir. Soekarnodanmengangkat Soeharto sebagai
pejabat presiden.
4. Kronologis Peristiwa Politik Pada Masa Orde Baru
adalah sebagai berikut:
a. Tanggal 11Maret 1966 : Keluarnya Supersemar sebagai
tanggal lahirnya Orde Baru
b. Tanggal 11 Agustus 1966 : Normalisasi hubungan antara
Indonesia dengan Malaysia
c. Tanggal 28
September 1966 : Indonesiamasuk kembalimenjadi anggota PBB
d. Tanggal 23 Februari 1967 : Presiden Soekarno menyerahkan
kekuasaan pada Letjend Soeharto
e. Tanggal 12Maret 1967 : Letjend Soeharto dilantikmenjadi
pejabat presiden RI
f. Tanggal 27Maret
1968 : Letjend Soeharto dilantik menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia
g. Tanggal 3 Juli 1971 : Pemilu pertama padamasa Orde Baru
h. Tanggal 2 Mei 1977 : Pemilu kedua padamasa Orde Baru
i. Tanggal 4 Mei 1982
: Pemilu ketiga padamasa Orde Baru
j. Tanggal 23 April
1987 : Pemilu keempat padamasaOrde Baru
k. Tanggal 9 Juni 1992 : Pemilu kelima padamasa Orde Baru
l. Tanggal 29 Mei
1997 : Pemilu keenam padamasaOrde Baru
5. Peristiwa-peristiwa Politik Pada Masa Orde Baru
Demikianlah pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik
menjadi pejabat presiden Republik Indonesia oleh ketua MPRS Jenderal Abdul
Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto
dilantikmenjadi presiden Republik Indonesia pada tanggal 27Maret 1968
dalamSidangUmum VMPRS.Melalui Tap No. XLIV/MPRS/
1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai presiden Republik
Indonesia hingga terpilih presiden olehMPR hasil pemilu. Rezimkini benar-benar
berganti dan Indonesia memasuki periode Orde Baru. Tanggal lahirnya Orde Baru
adalah keluarnya surat perintah tanggal 11 Maret 1966 yang terkenal dengan nama
Supersemar.
Pengertian Orde Baru bila didasarkan pada isi pidato pejabat
presiden Letjend Soeharto dalam Sidang Paripurna Kabinet Ampera tanggal 1April
1967 di Jakarta.Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat,
bangsa dan negara RI yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan
UUD 1945. Tujuan Orde Baru adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan RI, serta turut
melaksanakan ketertibandunia yangberdasarkanpada kemerdekaan,perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
Landasan pelaksanaan Orde Baru:
- Landasan idiil adalah Pancasila
- Landasan konstitusional adalah UUD 1945
- Landasan situasional/operasional adalah ketetapan MPRS
Semenjak lahirnya Orde Baru, pemerintah berjuang keras untuk
menyehatkan kehidupan politik dan pemerintahan yang telah diporak-porandakan
oleh Orde Lama. Stabilitas politik dalam negeri ditata kembali sesuai dengan
tuntunan Undang-Undang Dasar 1945, antara lainmelalui pemilihanumum.
Penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur merupakan keberhasilan
pembangunan politik.
Berdirinya pemerintah orde baru dan ciri pokok dari
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan
Diangkatnya Mayjen Soeharto menjadi Presiden Republik
Indonesia
Pada 27 Maret 1968, Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS), mengangkat Letjen Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal
tersebut terdapat dalam ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968. Dalam melaksanakan
pembangunan nasional, pemerintah Orde baru mempunyai berbagai acuan dalam
merencanakan program pembangunan dan peningkatan perekonomian Indonesia. Salah
satu program kerja pemerintahan Orde baru adalah Trilogi Pembangunan.
Isi Trilogi Pembangunan:
1. Pemerataan pembangunan negara beserta hasil-hasilnya,
dengan konsentrasi pada terciptanya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2. Merencanakan, melaksanakan, dan mencapai pertumbuhan
ekonomi yang tinggi.
3. Menciptakan stabilitas nasional
·
Kebijakan-kebijakan Ekonomi Era orde baru
Kebijakan perekonomian di era orde baru telah disusun
sebelumnya pada 1966. Sejak Soeharto diberikan mandat Supersemar dimasa itu.
MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 yang berisi tentang Pembaruan
Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Pada awal masa pemerintahan Orde baru, Soeharto dihadapkan
oleh utang peninggalan Orde lama yang mencapai 2,2-2,7 miliar dolar Amerika
Serikat. Untuk menanggulanginya, Soeharto mencanangkan berbagai
kebijakan-kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri.
Dikeluarkannya Peraturan 28 Juli 1967. Kebijakan ini
dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada pengusaha, agar mau menyerahkan
sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia. Tujuannya
adalah agar para pengusaha Indonesia dapat turut serta untuk merangsang
perkembangan perekonomian.
Soeharto juga menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi
luar negeri, yaitu dengan melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri.
Indonesia juga tergabung ke dalam institusi ekonomi
internasional, seperti International Bank for reconstruction and Development
(IBRD), International Monetary Fund (IMF), International Development Agency
(IDA), dan Asian Development Bank (ADB).
Karakteristik utama pemerintahan Orde baru adalah berusaha
untuk membangun pembangunan yang terdistribusi secara merata di seluruh
Indonesia. Orde baru juga memusatkan pembangunan pada sektor pertanian untuk
meningkatkan kapabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Jika dibandingkan dengan Orde Lama, perbedaan mendasar dalam
perekonomian Orde Baru terletak di dalam proses pencarian sumber danan
pembangunan.
·
Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Era Orde Baru
Pemerintah Orde baru mencanangkan program pembangunan jangka
panjang yang bernama Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). REPELITA
terbagi dalam pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun (PELITA).
·
Kebijakan Sosial-Politik Orde Baru
Dalam bidang politik, salah satu langkah yang dilakukan oleh
Soeharto adalah melakukan fusi partai politik. Praktik tersebut dilakukan pada
tahun 1975, dengan berdasar pada UU No. 3 1975. Fusi tersebut menghasilkan
Kelompok Demokrasi Pembangunan, dan Kelompok Golongan Karya.
·
Menguatnya peran negara pada masa orde baru dan dampaknya terhadap
kehidupan sosial politik masyarakat
Pada masa pemerintahan orde baru, struktur kinerja dan peran
negara menjadi sangat kuat karena didukung oleh pemusatan dan penguatan 3
sektor utama, yaitu sektor militer, ekonomi, dan budaya.
Menguatnya peran negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia
di masa Orde baru merupakan kekuatan utama bagi Soeharto dalam meraih
kepentingan nasional dan internasional.
Menguatnya posisi Golkar di masa pemerintahan Orde baru
menunjukkan kuatnya peran pemerintahan dalam menentukan perkembangan kehidupan
masyarakat.
Menguatnya peran negara Indonesia di masa Orde baru juga
tidak terlepas dari strategi agregasi yang diterapkan oleh Soeharto. Salah satu
strateginya adalah adanya sistem reward and punishment terhadap orang-orang
yang mendukung atau menentang kekuatan Orde baru.
1 komentar:
Order Baru lahir karena ketidak tegasan bung Karno soal PKI
Posting Komentar